WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Standar Operasional (SOP) Pelayanan Publik, dimaksud dengan :

  1. Walikota adalah Walikota Dumai
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan
  4. Perwakilan Rakyat Daerah kota Dumai
  5. Urusan Pemerintah adalah fungsi-fungsi pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarkat.

 

 

  1. Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik;
  2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah Acuan Standar Operasional pelaksanan pelayanan Perizinan Publik.

BAB II
JENIS PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 2

  1. Jenis pelayanan perizinan adalah jenis pelayanan yang telah dilimpahkan kewenangannya oleh Kepala Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Peraturan Walikota.
  2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kantor, Badan ataupun organisasi Dinas yang dibentuk sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku.
  3. Jenis Pelayanan Perizinan sebagaimana pasal dua tidak tak terbatas dan dapat bertambah kapan saja jika diperlukan.

BAB III
PEDOMAN  UMUM DAN TATA PELAYANAN

Pasal 3

  1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik adalah Pediman Umum Pelayanan Terpadu sebagai bahan referensi atas terciptanya pelayanan yang pasti, transparan dan akuntabel.
  2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik perizinan untuk jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari ketentuan waktu, persyaratan, mekanisme dan biaya Jasa Pelayanan Perizinan.
  3. Ketentuan waktu, persyaratan, mekanisme dan biaya Jasa Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

Pasal 4

  1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempunyai tata pelayanan dengan pembentukan Tim Koordinasi Pelayanan Terpadu.
  2. Ketua Tim Koordinasi Pelayanan Terpadu adalah Sekretaris perangkat Kota Dumai dengan beranggotakan kepala Satuan Perangkat Daerah yang perizinannya telah dilayani di Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan diangkat melalui sebuah Surat Keputusan Walikota Dumai.
  3. Tim Koordinasi Kota Dumai mempunyai tugas memantau dan memberikan masukan dan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
  4. Tim Koordinasi Pelayanan Terpadu dibantu Tim Teknis Pelayanan yang dibentuk melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Dumai.
  5. Tim Teknis adalah anggota dari Satuan Perangkat Daerah yang izinnya telah dilayani dipelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertugas melakukan Survey (Pemeriksa) lapangan yang dikoordinir oleh Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  6. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Tim Koordinasi dan Tim Teknis tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Tim Koordinasi Pelayanan Terpadu.

BAB IV
SISTEM DAN PROSEDUR TIM TEKNIS PELAYANAN

Pasal 5

  1. Tim koordinasi Pelayanan Terpadu Kota Dumai dalam kegiatannya sehari-hari dibantuk oleh Tim Kerja Tim Teknis terdiri dari unsur Petugas SKPD yang ditunjuk oleh SKPD yang dapat dipercayakan dalam memberikan Keputusan untuk merekomendasikan izin.

 

  1. Tim Kerja Teknis mengikuti kegiatan Rapat/kegiatan survey pemeriksaan lapangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh koordinator Tim Kerja Teknis.
  2. Tim Kerja Teknis mengadakan survey pemeriksaan lapangan bersama petugas survey lapangan lainnya secara terpadu 2 (dua) kali dalam satu minggu (hari selasa dan kamis) pada jam kerja sesuai dengan permohonan izin yang masuk dn akan diproses dengan membawa blangko Rekomendasi dan berita acara yang telah dipersiapkan di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Dumai.
  3. Tim Kerja Teknis menandatangani berita acara dan rekomendasi (bagi tim teknis Izin IMB membuat gambar situasi, estetika bangunan), tidak dibenarkan meminta maupun untuk menerima tip dari si pemohon.
  4. Tim Kerja Teknis, melakukan survey pemeriksaan lapangan terhadap permohonan Izin Baru dan Izin Perubahan, sedangkan Izin Perpanjangan Cukup disurvey, diperiksa oleh Petugas Kantor Pelayanan Terpadu Kota.
  5. Rekomendasi dan berita acara yang dimaksud diktum 3 (ketiga) keputusan ini ini adalah Rekomendasi dan berita acara Perizinan Tim Kerja Teknis yang telah mensurvey pemeriksaan lapangan, sebagai dasar mutlak diterima atau ditolaknya penerbitan izin dimaksud.
  6. Prosedur Pelaksanaan Tim Kerja Teknis, diberlakukan dalam bentuk Pola I (Pertama) dan Pola II (kedua) yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Tim Koordinasi Pelayanan Terpadu.
  7. Pola I (satu0 adalah izin yang dianggap Teknis sekali, dimana Berita Acara dan Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Tim Kerja Teknis, dinyatakan sah jika pada Blangko Rekomendasi tersebut telah tertera paraf Kepala SKPD atau Kepala Bidang yang menangani izin dimaksud yang berada disebelah kanan tandatangan koordinator/Wakil Tim Kerja Teknis.
  8. Bila terjadi kekeliruan oleh Tim Kerja Teknis dalam mengambil keputusan Rekomendasi, maka Kepala SKPD atau Kepala Bidang yang menandatangani izin dimaksud dapat membuatkan catatan sebagai alasan kuat untuk tidak menurunkan paraf yang dimaksud (batas waktu yang diberikan untuk hal ini adalah 10  hari kerja)
  9. Pola II (dua) adalah izin yang dianggap Izin biasa, dimana Berita Acara dan Rekomendasi cukup ditandatangani oleh Tim Teknis atau Petugas Lapangan (Tim Survey) tanpa paraf kepala SKPD, Izin sudah dapat diproses dan diterbitkan dengan batas waktu 2 hari kerja.
  10. Bila tim teknis tidak mengembalikan Berita Acara / Rekomendasi Tim dalam waktu yang sudah ditetapkan (10) hari kerja  untuk pola 1 dan 2 hari untuk pola 2) maka kebijakan penerbitan izin akan dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu sebagai Koordinator Tim dengan dasar laporan Tim Teknis yang hadir pada saat pemeriksaan lapangan dimaksud.
  11. Bila Tim Kerja Teknis tidak hadir untuk melakukan survey, pemeriksaan lapangan bersama tim lainnya, maka kebijakan penerbitan izin akan dilakukan oleh kepala Kantor Pelayanan Terpadu sebagai Koordinator Tim dengan dasar laporan Tim Teknis yang hadir pada saat pemeriksaan lapangan dimaksud.

BAB V

OBJEK DAN SUBJEK BIAYA PELAYANAN
Pasal 6

Objek Biaya Pelayanan adalah setiap kegiatan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan (3)

Pasal 7
Biaya retribusi adalah biaya yang telah diatur oleh Peraturan Daerah lainnya tentang jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayati (1) dan (3).

 

Bagan Alur Prosedur Tetap
Pelayanan Perizinan

Bagan Alur Prosedur pelayanan perizinan ataupun non perizinan dibuat sesederhana mungkin, sehingga masyarakat cepat bisa memahami dalam mengurus perizinan maupun non perizinan yang di butuhkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: